Timbal Balik Bayar Pajak Air Tidak Ada
       PDAM Kota Bengkulu meminta agar Pemerintah Provinsi Bengkulu menertibkan perusahaan tambang. Selain tak pernah mendapatkan kompensasi apapun dari pencemaran air baku, PDAM juga menilai beban pajak penggunaan air dibayarkan ke Pemprov sedikitnya Rp 5 juta per bulan tidak memberikan kontribusi untuk mengantisipasi pencemaran air di sumber baku di hulu sungai Air Bengkulu.
"Dalam waktu dekat ini kami akan surati Pemprov agar segera menindaklanjuti persoalan pencemaran ini. Pencemaran ini sudah sangat mendesak, Pemprov harus segera ambil tindakan," kata Direktur Utama PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu Ichsan Ramli, SE, saat ditemui di DPRD kota usai menemui Ketua DPRD Kota Sawaludin Simbolon, S.Sos, Rabu (6/7).
Terkait kompensasi yang harusnya didapatkan, menurut Ichsan, PDAM tidak pernah mendapatkan apapun dari perusahaan yang telah mengakibatkan pencemaran di air baku yang dikelola oleh PDAM. Baik berupa penghutanan kembali hulu air, pembersihan sungai atau pun sampai ke pembayaran uang ganti rugi, PDAM belum pernah terima sedikit pun. Sementara di sisi lain, beban yang ditanggung PDAM setiap bulannya sudah mencapai ratusan juta, itu pun untuk menetralisir dan mengurangi kadar kekeruhan air baku yang dikelola.
"Belum pernah sedikit pun kami menerima kompensasi atau penggantian rugi dari perusahaan pencemar di hulu Air Bengkulu. Padahal beban operasional bulanan kami sudah sangat tinggi sekarang," sambung Ichsan.
Terkait pemanggilannya ke DPRD Kota, Ichsan mengatakan, membahas permohonan penambahan pipa dan mesin pompa pengolah tambahan untuk Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) di Nelas. "Cuma soal penambahan pipa dan mesin pompa air cadangan di IPAM Nelas saja, kami mohon dianggarkan untuk dana pendamping dari APBD. Tentang pencemaran tidak begitu dibahas kan bukan wewenang DPRD." ujar Ichsan.
Anggota Komisi III DPRD Kota Bengkulu Nuharman, SH mengatakan, DPRD belum bisa mengambil tindakan menyikapi persoalan pencemaran di air baku PDAM. Sebab, tembusan resmi BLH Provinsi tentang hasil penelitian tim terpadu belum diterima DPRD.
"Tercemar atau tidak kan belum ada tembusan resminya. Biarpun di sampaikan di konferensi pers, selama belum ada statement tertulisnya, belum ada tindakan yang bisa dilakukan," ujar Nuharman.
Nurman berharap, PDAM dapat melakukan penelitian sendiri terhadap air baku yang telah diproduksi. Jika memang terbukti sama dengan apa yang telah diteliti BLH Provinsi, PDAM harus menyampaikan hal tersebut ke Pemprov dan Pemkot agar dapat ditindaklanjuti.
"Jika BLH Provinsi teliti air bakunya, PDAM teliti air yang sudah diolahnya. Nanti kan ketahuan air bakunya yang bermasalah tapi ternyata air olahannya tidak, atau mungkin juga kedua-duanya kena cemar. Nanti baru ketahuan tindak lanjutnya kedepan," ujar Nuharman. (jek)