Tanah Dibangun Yayasan Najamudin, Warga Protes
      Warga Kelurahan Pekan Sabut memprotes penggunaan lahan seluas 22 hektare yang dihibahkan karena dinilai tidak sesuai peruntukan. Janji Pemkot akan membangun Perguruan Tinggi Agama Islam dilahan tersebut tidak ditepati, malah dibangun gedung Yayasan Najamudin. Itu diungkapkan tokoh adat masyarakat Pekan Sabtu Rozali saat reses DPRD Kota Bengkulu di kantor Kecamatan Selebar, Kamis (23/6).
Menurut Rozali, sekitar tahun 1970an tanah tersebut sudah dibebaskan dengan
perjanjian akan dibangun Perguruan Tinggi Agama Islam. Peletakan batu pertamanya pun sudah dilakukan oleh Menteri Agama Abdul Mukti Ali. Namun dalam perjalanannya, tanpa sepengetahuan warga, Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu justru membuatkan sertifikat tanah menjadi sertifikat tanah untuk perkebunan kolektif.
Karena ketidaktahuan warga, pada saat pembangunan konstruksi bangunan yayasan Najamudin, warga menilai bangunan tersebut untuk Perguruan Tinggi Agama Islam. "Kalau kami tahu mau dibuatkan Yayasan Najamudin, mungkin pada waktu pembangunannya kami sudah larang. Tolong ingat, kami serahkan tanah keluarga kami di sana bukan untuk yayasan Najamudin, tapi untuk Perguruan Tinggi. Diluar itu, kami minta kembalikan," kata Rozali.
Untuk itu, sambung Rozali, dia bersama beberapa orang perwakilan warga Pekan Sabtu meminta agar persoalan yang sudah puluhan tahun dipendam warga Pekan Sabtu dapat segera diselesaikan. "Saya kurang mengerti ini kewenangan siapa, kami sudah capek menyuarakannya ke BPN, ke Pemprov dan Pemkot, bahkan sudah kami surati ke Gubernur sendiri tapi tidak pernah ditanggapi. Kami hanya minta kembalikan tanah kami, itu saja," ujar Rozali.
Camat Selebar Dra. Yusmainiansih mengakui sudah berapa kali menerima keluhan warga tentang tanah tersebut. Mengingat tanah tersebut sudah dibeli Agusrin M Najamudin (Gubernur Nonaktif) dan sertifikatnya telah diterbitkan oleh BPN, pihaknya tidak bisa menindaklanjutinya secara maksimal. Selain itu, mengingat persoalan tersebut sudah terjadi puluhan tahun, pihaknya mengalami keterbatasan informasi dan data.
Namun demikian, sambung Yusmainiansih, pihaknya tetap berupaya menindaklanjutinya. "Bagaimanapun juga keluhan ini akan tetap kami suarakan. Kami juga berharap agar Pemprov dapat dapat menindaklanjutinya. Begitupun dengan pak Rozali dan warga Pekan Sabtu, sepantasnya dapat menunjukkan data-data yang lengkap kepada kami sebagai bahan acuan nantinya," kata Yusmainiansih. (jek)