PPKB Pecah, Lahir HPKB
"PPKB, kami anggap sudah tidak sejalan lagi. Nilai perjuangannya sudah berbeda. Saya bersama-sama rekan-rekan tukang parkir se kota Bengkulu sepakat membentuk wadah baru yang lebih demokratis dan mampu memperjuangkan aspirasi anggota. Pokok perjuangan yang kami kedepankan tetap mengenai penolakan terhadap kenaikan setoran parkir yang 300 %,” kata Ketua HPKB Farida kepada Radar Bengkulu, Minggu (17/4).
Farida menambahkan, HPKB tidak mempersoalkan apakah pengelolaan parkir akan dilelang atau tidak. Selama Pemkot jujur, profesional dan mampu memahami aspiratif petugas parkir, polemik parkir ini akan segera mereda. Sebab persoalan utama bukan siapa yang akan mengelola parkir.
"Fokus perjuangan kami hanya pada kenaikan setoran parkir yang tidak manusiawi, artinya kalaupun parkir ini di lelang atau diserahkan kepada pemerintah untuk pengelolaannya, namun setoran kami naik jadi 300%, dengan tegas kami tetap menentang kesepakatan tersebut," ujar Farida.
Farida melanjutkan, selama 22 tahun berkecimpung di dunia parkir, baru tahun ini kenaikan setoran naik menjadi 300 %. Jika sebelumnya target setoran yang harus disetorkan sesuai perda berkisar Rp 670 juta pertahun, tahun ini meningkat menjadi Rp 3,4 miliar. Landasan kenaikan target tersebut berdasarkan hasil survei Unib dan kenaikan tarif parkir untuk kendaraan roda dua menjadi Rp 1.000 dari Rp 500 dan untuk kendaraan roda empat menjadi Rp 2.000 dari Rp 1.000. "Asumsi tersebut, sekali lagi kami sebutkan tidak logis. Dari Rp 1.000 permotor dan Rp. 2.000 permobil, kami bisa setor Rp 3,4 miliar. Lihat kondisi di lapangan, bukan hitung jumlah mobil saja terus dikalikan dengan titik parkir lalu dapat angka segitu,” kata Farida.
Farida menambahkan, HPKB pada prinsipnya siap menargetkan maksimal 2 kali lipat dari setoran tahun sebelumnya, menjadi Rp 1,34 miliar pertahun. "Target ini lebih manusiawi dan tidak membebani nasib kami. Sesuai dengan fakta di lapangan dan kondisi perparkiran yang sudah kami jalani puluhan tahun. Jadi bukan riset sebentar yang cuma hitung mobil," ujar Farida.
Farida mengatakan, HPKB akan segera melakukan kordinasi dan penguatan internal. Sebab sebagian anggota ada yang merasa diintimadasi oleh pihak-pihak tertentu agar tidak bergabung dalam HPKB. "Aspirasi kami ini relistis dan sesuai dengan kemampuan petugas parkir. Cerna baik-baik kesepakatan yang telah diatur Dishub, Pemkot dan PPKB. Jangan salah tafsir, angka Rp 3,4 miliar itu jelas bukan angka yang kecil," lanjut Farida.
Senada disampaikan anggota HPKB M. Sinaga (48). Pria yang sudah 27 tahun menjadi petugas parkir ini mengungkapkan, banyak faktor yang menentukan sejauh mana potensi parkir. Dia juga mengungkapkan, masih banyak orang enggan membayar parkir karena parkir tidak cuma sekali. Belum lagi, titik parkir di mall-mall, kapasitasnya melebihi titik parkir yang dikelola petugas parkir. "Target yang ditetapkan boleh-boleh saja besar. Mau Rp 10, 12, atau 20 miliar, tapi landasannya juga harus kuat dan berangkat dari fakta di lapangan dong," ujar Sinaga.
Sinaga menambahkan, seharusnya Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang mengelola parkir. Namun terkait dengan polemik parkir yang terjadi beberapa waktu ini, Sinaga berharap agar Dishub dapat lebih bijaksana, dan adil melihat situasi ini. "Dishub bukan pemborong, tetapkan target terus dapat keuntungan. Seharusnya mereka juga menjembatani aspirasi kami, bukan malah sebaliknya," ujar Sinaga. (jek)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar