"Lihat saja kondisi APBD Kota dan Provinsi, pengeluarannya justru didominasi oleh pengeluaran untuk pegawai. Sedikit sekali yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat, apa tidak pemiskinan ini namanya?" Asep Topan

Secara Sistemik Orang Bengkulu Dimiskinkan
RBI, BENGKULU - Secara politis bisa saja dikatakan Indonesia sudah merdeka yang sudah ditandai dikukuhkannya proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Namun secara sosial ekonomi, kemerdekaan tersebut belum dinikmati rakyat. Hampir sebagian besar rakyat Indonesia masih hidup dalam kemiskinan dan sengaja dimiskinkan secara sistemik, termasuk orang Bengkulu. Demikian dikemukakan Pengamat Sosial Unib Drs. Asep Topan, M. Si, Kamis (18/8).
Menurut Asep, 66 tahun perjalanan Indonesia belum sepenuhnya kemerdekaan dinikmati rakyat Indonesia. Sebab, negara sudah menskenariokan secara sistemik dan terstruktural untuk memiskinkan rakyatnya. Disparitas (kesenjangan) antara yang miskin dan kaya semakin lebar sehingga memicu gejolak sosial untuk menuntut kemerdekaan hakiki. "Wajar saja kalau ada yang protes belum merdeka. Sebab negara kita sendiri yang menciptakannya. Orang-orang kita ini sengaja dimiskinkan secara sistemik," ujar Asep.
Pemiskinan tersebut, sambung Asep, secara struktural sudah membelenggu bangsa Indonesia jauh semenjak kemerdekaan Indonesia pertama kali dikumandangkan. Mobilitas sosial yang signifikan tentang kesetaraan nasib tidak pernah terjadi. Pengkayaan justru terjadi pada pihak-pihak pemilik modal yang hidup dan hadir dalam pemerintahan.
"Sistem negara ini sudah mengabaikan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Kemerdekaan akhirnya hanya tercipta bagi para pemilik modal, bukan untuk orang-orang yang sudah dimiskinkan secara strukturalis," ujar alumnus UGM ini.
Ketika dibandingkan dengan kondisi negara lain seperti di Afrika, lanjut Asep, kondisi Indonesia jauh lebih unggul. Dari segi SDM dan kekayaan SDA, Indonesia jauh lebih kaya dan memiliki nasib yang jelas. Sehingga secara sembarang dapat dikatakan bahwa tidak ada alasan sebenarnya rakyat Indonesia harus miskin seperti di Afrika. Tapi kenyataannya, tambah Asep, kondisi Indonesia malah tidak jauh beda miskin rakyatnya dengan Afrika.
"Ini kan sudah soal sistemnya yang bermasalah, jadi bukan lagi soal nasib. Nasib kita jauh lebih baik dari Afrika, terus kenapa masih miskin? Inilah yang saya sebut tadi pemiskinan sistemik," ujar Asep.
Dengan begitu, tambah Asep, selama tidak ada perubahan secara fundamental dalam struktur birokrasi dan sistem negara, tidak akan pernah tercipta kemerdekaan yang hakiki bagi seluruh rakyat Indonesia. "Harus ada perubahan secara fundamental, revolusi birokrasi bila perlu, jadi bukan lagi revolusi sosial yang didengungkan," ujar pria kelahiran 1961 ini.

Bengkulu Tidak Jauh Beda
Bagaimana dengan kondisi Kota Bengkulu? Menurut Asep, tidak jauh berbeda, juga terjadi pemiskinan secara sistemik. Mayoritas kekayaan Provinsi Bengkulu dan Kota Bengkulu dikuasai orang-orang tertentu dan diatur sedemikian rupa sehingga tidak melanggar hukum ataupun dianggap merugikan.
"Secara hukum mereka (pemilik modal) benar, tidak ada masalah sama sekali. Tapi lihat lagi efeknya, masyarakat Bengkulu justru tidak menikmati sepeser pun dari aktivitas tersebut. Artinya, secara sistemik orang Bengkulu juga sudah dimiskinkan," kata Asep.
Begitupun dengan kondisi sosial di kalangan pemerintahan, sambung Asep, secara sistemik telah membuat celah untuk melakukan korupsi dan penyelewengan. Masyarakat akhirnya menjadi penonton apatis, yang suka atau tidak suka membiarkan kondisi tersebut membelenggu mereka.
"Lihat saja kondisi APBD Kota dan Provinsi, pengeluarannya justru didominasi oleh pengeluaran untuk pegawai. Sedikit sekali yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat, apa tidak pemiskinan ini namanya?" ujar Asep.
Untuk itu, tambah Asep, sepantasnya  selain langkah strategis berupa reformasi fundamental sistem yang ada di Bengkulu, sebagai langkah taktisnya khususnya Pemkot Bengkulu untuk meredam gejolak sosial yang menuntut kemerdekaan secara hakiki bagi warga kota. Perlu dibuat upaya untuk pemberdayaan masyarakat dengan membangun ekonomi dari rakyat untuk rakyat. "Hidupkan ekonomi masyarakat, jangan perbesar disparitas dan reformasi sistem yang ada di pemerintahan, maka kemerdekaan bukan tidak mungkin bisa jadi milik semua orang Bengkulu," ujar Asep. (jek)