Menteri LH Usut Kasus Pencemaran Air Bengkulu 
1 Agustus Ambil Sampel
     Masalah pencemaran daerah aliran sungai (DAS) Air Sungai Bengkulu sudah menjadi perhatian serius dari pemerintah pusat. Bila tidak ada halangan, Menteri Lingkungan Hidup Prof. Dr. Ir. H. Gusti Muhammad Hatta, MS bersama tim kementerian LH akan ambil sampel air DAS Air Bengkulu untuk ambil sampel air.
      "Informasinya, pengambilan dilakukan di kawasan tambang dan pengolaan karet dan minyak sawit," ujar Ketua Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan IPB Dr. Ir. Syaiful Anwar, M. Si yang diiyakan Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan DAS (Daerah Aliran Sungai) Kementerian Kehutanan Ditjen Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial Dr. Ir. Eka W Soegiri, MM dan perwakilan Direktorat Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan (RRL) Ir. Tonny H Widianarto, M. Si ditemui usai kegiatan Sosialisasi Rencana Pengelolaan DAS Terpadu DAS Bengkulu tahun 2011 di Raffles City Hotel, Rabu (27/7).

Gubernur Harus Bertindak
Eka juga menilai persoalan dasar tak kunjung selesainya persoalan pencemaran Air Bengkulu karena tidak terbangunnya harmonisasi dan komunikasi antar pihak terkait. Akibat masing-masing pihak bekerja sendiri tanpa kesatuan arah yang jelas, sehingga membuat kebingungan ketika akan mengambil sebuah tindakan dan keputusan yang menyangkut persoalan antar wilayah.
"Ibarat lagu, biar terbangun harmonisasi harus ada dirigennya. Dalam hal pencemaran yang melingkupi dua wilayah, Gubernur atau Pemprov harus bertindak sebagai dirigennya. Kalau tidak, tidak akan pernah terselesaikan persoalan tersebut, masing-masing pihak akan saling lempar tanggung jawab terus," tutur Eka.
Dengan begitu, sambung Eka, apa yang menjadi polemik persoalan pemerintah dalam merespon persoalan pencemaran dapat segera terindentifikasi dan terlokalisasi (terpetakan) sejauh mana besaran, dampak ikutan dan strategi penyelesaiannya. "Kepentingan DAS dan air ini kan bukan cuma milik segelintir orang. Mulai dari nasional, sektor, kabupaten, kota, provinsi, rumah tangga, industri dan lain sebagainya punya kepentingan. Identifikasi dan lokalisir masalahnya, pasti terjawab nanti," ujar Eka.
Dengan begitu, tambah Eka, kedepannya akan terwujud kerangka pikir tentang Visi, Interpretasi dan Persepsi (VIP) yang sama bahwa persoalan pencemaran sampai dengan semua permasalahan di DAS Air Bengkulu adalah tanggung jawab dan kepemilikan bersama semua pihak. "Tinggal lagi berbagi peran masing-masing di semua lembaga, tujuan boleh saja beda yang penting tetap mengarah pada perbaikan kualitas DAS Air Bengkulu atau lingkungan," kata Eka.

Wajib Ada Kompensasi Hulu Hilir
Menanggapi kemungkinan ruang bagi pihak Kabupaten/Kota untuk dapat menerima ganti rugi bila wilayah mereka menjadi korban pencemaran aktivitas industri di daerah hulu, "Warga atau masyarakat ataupun Pemkab/Pemkot berhak untuk meminta ganti rugi, jika mereka merasa dirugikan. Artinya kompensasi hulu hilir itu wajib dan sudah menjadi hak bagi masyarakat." ujar Eka.
      Kompensasi tersebut, tambah Eka, termaktub dalam kaidah polluter pay principle (pencemar harus membayar) yang sudah diterapkan di berbagai negara. Hanya saja, sayangnya di Indonesia kaidah tersebut belum menjadi titik tolak kebijakan untuk mengatasi persoalan pencemaran. Padahal dengan menggunakan kaidah tersebut dapat menjadi instrumen yang efisien dan efektif sebagai biaya pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
      Eka menambahkan, prinsip pencemar membayar didasari atas prinsip bahwa setiap pelaku pencemaran harus tetap dapat dituntut tanggung-gugatnya (to be held accountable) tanpa mempertimbangkan apakah pihak pencemar telah mematuhi peraturan atau pun mempunyai reputasi baik dalam pengelolaan lingkungan hidup. Karena, sambung Eka, tindak pencemaran tersebut, berdasarkan UU No.32 tahun 2009, merupakan suatu tindak kejahatan lingkungan, maka hal ini juga mengandung makna adanya tanggung-gugat dari penangggung jawab kegiatan (top management) untuk dapat dituntut secara pidana atas tindak pelanggaran kejahatan lingkungan tersebut.
      "Artinya secara sederhana, tambang yang ada di hulu DAS Air Bengkulu, karena sudah mencemari berarti harus bayar (ganti rugi) kepada warga kota atau Kabupaten. Angkanya silahkan saja, dianalisis berdasar luasan dampak yang ditimbulkannya." ujar Eka.
      Namun demikian, tambah Eka, penerapan kaidah polluter pay principle tersebut, sepantasnya juga harus setepatnya. Sebab jika di telaah lebih jauh, maka para pengumpul batu bara yang juga menyumbang kekeruhan di Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) di Kelurahan Surabaya bisa terkena beban tersebut. "Jadi, sebijaknya lah. Nanti protes pula para pengumpul batu baranya, mereka kan juga termasuk salah satu bagian dari pencemarnya, soalnya," ujar Eka. (jek)

Pemkot Lalai, Ratusan Petani Mulai Merugi 
Bencana Distimulasi Pemerintah 
        Ratusan petani sawah Kelurahan Dusun Besar, Surabaya dan Kebun Tebeng berencana tidak akan menanam padi pada musim kedua usai lebaran nanti. Dikarenakan ratusan hektar sawah mereka terancam gagal panen akibat kekeringan dan tidak kunjung direalisasikannya rencana Pemkot untuk membongkar bangunan yang merusak saluran irigasi yang mengalirkan air dari Danau Dendam Tak Sudah.
"Lima puluh persen lebih sawah kami sudah kekeringan dan sangat memungkinkan sekali akan terjadi gagal panen. Jika tidak segera ditindaklanjuti, lebih baik kami tidak usah tanam padi lagi usai lebaran nanti," ujar Ketua Kelompok Petani Pemakai Air (KP2A) Bengkulu yang juga sebagai Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Provinsi Bengkulu, Ibnu Hafaz saat ditemui usai melakukan pertemuan dengan Asisten I Pemkot Drs. Ali Arifin, Sabtu (30/7).
Sebab, sambung Ujang, tidak ada iktikad baik dari Pemkot untuk menindaklanjuti masalah banyaknya bangunan yang berdiri di sekitar kawasan irigasi. "Dari 4 bulan lalu sudah disuarakan dan pernah dibahas oleh Pemkot. Tapi apa, sampai detik ini, sudah mengering dan terancam gagal panen, belum juga ada reaksi nyata dari Pemkot," ujar pria yang membawahi sedikitnya 335 petani padi.
Bahkan, tambah Ujang, janji sebelumnya untuk pembongkaran bangunan yang sudah mengganggu aliran irigasi sekunder yang sudah ditandatangani pada 31 Maret 2011 oleh Asisten I Pemkot, DPRD Kota, Dinas PU, Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan, Bappeda Kota dan diikuti oleh Yayasan Lembak, KTNA Kota, KP2A dan Camat Singaran Pati serta Lurah Dusun Besar, diingkari. "Sekarang kami disuruh lagi ke PU, katanya sudah dilimpahkan kesana. Kapan lagi? Petani sudah tidak bisa menunggu waktu lagi, kalau ditunda terus. " ujar Ujang.
Malahan, sambung Ujang, dalam pertemuan di ruangan Asisten I kemarin (30/7), Asisten I Pemkot Drs. Ali Arifin justru berkilah kalau ini kebijakan Asisten sebelumnya (Jonny Simamora). Sehingga Ujang semakin menyangsikan akan segera direspon persoalan ini. "Kata Pak Ali, Dinas PU yang urus. Beliau tidak paham, silakan kami berkoordinasi lagi ke PU. Jadi seperti tidak ada penyelesaian saja," ujar Ujang.
Menanggapi ini, Asisten I Pemkot Drs. Ali Arifin berdalih Pemkot bersama dinas PU sudah turun lapangan langsung beberapa waktu lalu. Dinas PU pun sudah membuat gambar rancang bangun irigasi yang akan dibuatkan untuk pengganti persoalan kekeringan air yang melanda petani. "Gambarnya sudah dibuatkan PU, tinggal lagi tunggu PU saja," ujar Ali singkat.
Sekretaris Komisi III DPRD Kota Nuharman, SH yang juga berdialog dengan Ketua KP2A di DPRD Kota menilai penyelesaina masalah tersebut tidak lah membutuhkan waktu yang lama. Sebab, seluruh bangunan yang sudah mengganggu aliran air irigasi, tidak dibenarkan.  "Tidak perlu lagi surat menyurat, izin tidak ada, merugikan ratusan petani lagi. Bongkar saja, ratusan petani sawah disana lebih penting daripada surat menyurat. PU Harus selesaikan ini segera," ujar Nuharman.

Diawali 1991
Kondisi kekurangan air yang sudah melanda ratusan petani sawah ini, jelas Ujang, harusnya tidak akan pernah terjadi jika saja sumber pasokan air untuk DDTS tidak pernah diputus untuk pembuatan jalan dan pemukiman pada 1991. Selain mengandalkan curah hujan, DDTS juga tergantung dari pasokan air dari hulu air atau 'ulu tulung' (istilah lokal) yang terletak di Desa Taba Pasemah, Talang Empat. "Sekarang kan airnya sudah diputus untuk jalan dan rumah, alirannya dialihkan ke Air Bengkulu. Jadi Dendam tak lebih seperti kantong air saja yang menunggu curah hujan tinggi baru penuh," kata Ujang.
Jika sebelumnya beberapa tahun dulu petani tidak pernah khawatir untuk kekeringan sekalipun di musim kemarau, sekarang harus ketar-ketir untuk mencari air. Ditambah pula siklus kemarau semakin tidak stabil sehingga semakin mempersulit petani. "Seolah tidak ada irigasi teknis lagi, DDTS sekarang cuma mengandalkan hujan saja, maka kami pun juga begitulah kira-kira," ujar Ujang.
Selain itu, sambung Ujang, kondisinya semakin diperparah oleh beberapa bangunan yang sudah berdiri di sepanjang jalur lintas persawahan di sepanjang irigasi yang sudah dibangun. Sehingga semakin mempersulit petani untuk mendapatkan akses air untuk sawah. "Semuanya sudah kompleks dan semakin rumit saja," ujar Ujang.

Danau Dendam Menyusut Distimulasi Pemerintah
Sementara, Direktur Yayasan Lembak Usman Yassin membenarkan, pangkal mula masalah ini, adalah dari aktifitas proyek yang dicanangkan oleh Pemerintah. Pembangunan jalan di tahun 1991 menjadikan cagar alam ini menjadi terbelah dua, termasuk juga mengalihkan air hulu DDTS ke sungai Air Bengkulu. "Ini malapetaka besar bagi kita semua. Dan parahnya lagi justru Pemerintah yang menstimulasi semua bencana ini," ujar Yassin.
Efeknya, sambung Yassin, sudah bermunculan sekarang. Debit air di DDTS sudah mengalami penyusutan sedemikian rupa, ratusan hektar sawah menjadi kering dan kemudian selanjutnya tinggal lagi menunggu kegagalan panen bagi ratusan petani yang menganggantungkan hidup di sawah. "Mungkin saja tidak lama lagi kita akan ketemu dengan yang namanya rawan pangan di Kota Bengkulu," ujar Yassin.
Untuk itu, Yassin berharap Pemkot Bengkulu melalui Dinas PU dapat segera menindaklanjuti persoalan tersebut. "Mengawalinya dengan bongkar irigasi tadi, baru kemudian sebagai jangka panjangnya harus dipikirkan bagaimana menjaga debit air di DDTS. Mereka yang menanam, mereka juga yang menjawab persoalan ini," ujar Yassin. (jek)

Timbal Balik Bayar Pajak Air Tidak Ada
       PDAM Kota Bengkulu meminta agar Pemerintah Provinsi Bengkulu menertibkan perusahaan tambang. Selain tak pernah mendapatkan kompensasi apapun dari pencemaran air baku, PDAM juga menilai beban pajak penggunaan air dibayarkan ke Pemprov sedikitnya Rp 5 juta per bulan tidak memberikan kontribusi untuk mengantisipasi pencemaran air di sumber baku di hulu sungai Air Bengkulu.
"Dalam waktu dekat ini kami akan surati Pemprov agar segera menindaklanjuti persoalan pencemaran ini. Pencemaran ini sudah sangat mendesak, Pemprov harus segera ambil tindakan," kata Direktur Utama PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu Ichsan Ramli, SE, saat ditemui di DPRD kota usai menemui Ketua DPRD Kota Sawaludin Simbolon, S.Sos, Rabu (6/7).
Terkait kompensasi yang harusnya didapatkan, menurut Ichsan, PDAM tidak pernah mendapatkan apapun dari perusahaan yang telah mengakibatkan pencemaran di air baku yang dikelola oleh PDAM. Baik berupa penghutanan kembali hulu air, pembersihan sungai atau pun sampai ke pembayaran uang ganti rugi, PDAM belum pernah terima sedikit pun. Sementara di sisi lain, beban yang ditanggung PDAM setiap bulannya sudah mencapai ratusan juta, itu pun untuk menetralisir dan mengurangi kadar kekeruhan air baku yang dikelola.
"Belum pernah sedikit pun kami menerima kompensasi atau penggantian rugi dari perusahaan pencemar di hulu Air Bengkulu. Padahal beban operasional bulanan kami sudah sangat tinggi sekarang," sambung Ichsan.
Terkait pemanggilannya ke DPRD Kota, Ichsan mengatakan, membahas permohonan penambahan pipa dan mesin pompa pengolah tambahan untuk Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) di Nelas. "Cuma soal penambahan pipa dan mesin pompa air cadangan di IPAM Nelas saja, kami mohon dianggarkan untuk dana pendamping dari APBD. Tentang pencemaran tidak begitu dibahas kan bukan wewenang DPRD." ujar Ichsan.
Anggota Komisi III DPRD Kota Bengkulu Nuharman, SH mengatakan, DPRD belum bisa mengambil tindakan menyikapi persoalan pencemaran di air baku PDAM. Sebab, tembusan resmi BLH Provinsi tentang hasil penelitian tim terpadu belum diterima DPRD.
"Tercemar atau tidak kan belum ada tembusan resminya. Biarpun di sampaikan di konferensi pers, selama belum ada statement tertulisnya, belum ada tindakan yang bisa dilakukan," ujar Nuharman.
Nurman berharap, PDAM dapat melakukan penelitian sendiri terhadap air baku yang telah diproduksi. Jika memang terbukti sama dengan apa yang telah diteliti BLH Provinsi, PDAM harus menyampaikan hal tersebut ke Pemprov dan Pemkot agar dapat ditindaklanjuti.
"Jika BLH Provinsi teliti air bakunya, PDAM teliti air yang sudah diolahnya. Nanti kan ketahuan air bakunya yang bermasalah tapi ternyata air olahannya tidak, atau mungkin juga kedua-duanya kena cemar. Nanti baru ketahuan tindak lanjutnya kedepan," ujar Nuharman. (jek)

BBM Diselewengkan, Kepala Wira Depo Pertamina Dicopot
      Mencuatnya dugaan penyelewengan BBM bersubsidi di Provinsi Bengkulu disinyalir telah mengorbankan Dambha yang menjabat sebagai Kepala Wira Depo PT. Pertamina Pulau Baai Bengkulu. Dambha dicopot dari jabatan tersebut dan dipindahkan ke Lampung dengan jabatan yang sama.
Dihubungi pada pukul 17.00, Dambha mengatakan tidak bisa berkomentar banyak soal pencopotan tersebut. "Sudah di Lampung mas. Kalau mau tahu siapa pengganti saya, nanti segera dipublikasikan," kata Dambha, Rabu (6/7).
Namun Dambha membantah kepindahan dirinya terkiat mencuatnya dugaan penyelewengan BBM bersubsidi. " Ya pindah. Namanya juga sebagai bawahan. Lagipula, saya sudah lama meminta pindah dari sini (Bengkulu) dan baru sekarang terealisasikan," kata Dambha.
Sementara itu, jaminan PT. Pertamina Depo Bengkulu pasokan BBM lancar diragukan pengguna BBM. Antrean kendaraan di sejumlah SPBU masih memanjang hingga malam tadi, meskipun hujan deras turun. Sementara itu, dugaan ada penyeleweng atau penimbun BBM juga belum terbukti. Polda dan Polres belum menangkap satu orang pun pihak yang diduga menyelewengkan BBM.
Pemilik kendaraan mobil BD 1252 GZ Yono (42) yang berprofesi sebagai wiraswasta mengaku resah dan gelisah akibat kelangkaan BBM. Akibat antrean yang memakan waktu berjam-jam, dirinya tidak lagi bisa beraktivitas secara normal. "Usaha saya terpaksa saya tinggalkan. Kalau kondisinya tidak cepat diatasi, saya khawatir berdampak luas pada aspek lain," kata Yono ditemui saat mengantre BBM di SPBU Rawa Makmur.
Yono berharap pemerintah segara bertindak cepat mengatasi kelangkaan BBM dan PT. Pertamina transparan kepada masyarakat terkait kelangkaan atau keterlambatan pasokan BBM ke SPBU. Yono telah meragukan jaminan Pertamina bahwa pasokan BBM lancar. “Itu hanya bahasa halus Pertamina untuk mengelabui masyarakat agar tidak panik. Harusnya Pertamina katakan apa adanya saja dan dicarikan solusi. Kami tidak masalah pembelian BBM dibatasi, tapi harus lancar," kesal Yono.
Pemilik mobil pick up warna hitam BD 9028 MZ yang juga warga Jalan Siti Khadijah Andre (30) mengaku, dirinya sejak pukul 07.00 mengantre. Bahkan, lanjut dia, sebagaian pengantre sudah mengantre sejak pukul 02.00 dini hari. "Saya dengar ada yang antri sampai tengah malam," kata Andre.
Andre mengaku tidak mengetahui persis sehingga antrean memanjang. Hanya saja, informasi yang diperolehnya, pasokan BBM dari Pertamina ke SPBU mengalami keterlambatan. “Mudah-mudahan tidak lama lagi minyak masuk," harap Andre.
Pengamatan Radar Bengkulu, antrean BBM di setiap SPBU mengakibatkan arus lalu lintas terganggu. Seperti di SPBU Tanah Patah, jalan yang tadinya 2 lajur kini hanya bisa dilewati 1 lajur. Pada pukul 11.00, terhitung 75 unit mobil dan 60 unit motor mengantre. Pemilik kendaraan rela menunggu berjam-jam untuk mendapatkan jatah premium sebanyak 3 liter untuk motor dan 20 liter untuk mobil. Hingga pukul 17.00, antrean kendaraan terus terjadi dan jumlahnya tidak kalah berbeda dengan kondisi sebelumnya.
Kondisi serupa terjadi di SPBU Simpang Bali, BBM belum masuk ke SPBU, antrean sudah berjejer tersusun. Sebanyak 89 motor dan 58 mobil mengantre. Berbagai macam cara yang dilakukan para pemilik kendaraan sambil menunggu BBM masuk, umumnya mereka mengumpul 4 orang hingga 6 orang sambil berbincang-bincang. Ada yang rela berada di dalam kendaraan mobil sambil menyandarkan badan ke jok mobil, ada yang sambil tiduran dengan mendengarkan musik dan ada pula yang tertidur lantaran keletihan.
Selain pemilik mobil, pemilik motor yang mengantre pun tidak kalah jauh berbeda melakukan hal yang tidak membosankan. Beberapa pemilik motor tetap berada di motornya masing-masing sambil bercengkrama satu sama lain. Ada yang berteduh di bawah pohon membaur dengan pemilik motor lainnya, duduk sendiri sambil menatap ke arah SPBU dengan berharap mobil pengantar BBM tiba.
Salah seorang pemilik motor Sudir (50) yang warga Jalan Bentiring mengatakan, dirinya sejak pukul 07.00 mengantre, namun hingga pukul 12.00 belum ada tanda-tanda mobil pengangkut BBM tiba di SPBU. “Apa penyebabnya? Saya tidak tahu," singkat Sudir.
Di SPBU Rawa Makmur tidak kalah berbeda. Ratusan motor sudah mengantre dari depan SPBU sampai berada persis di depan Ruko Sekretariat Selamet Grup. Satu ruas lajur jalan sudah penuh terisi motor tersusun menjadi 4 baris memanjang ke belakang. Pada pukul 12.13, sudah 351 unit motor mengantre dan pemilik motor membiarkan motornya diparkir dan memilih berteduh di depan-depan ruko. Beberapa petugas SPBU berseragam lengan panjang menggunakan topi mondar mandir mengatur barisan motor lain yang hendak mengantre.
Pukul 12.30, tepat di depan gerbang Unib Belakang kendaraan mobil sudah berjejer sampai ke SPBU, terhitung sekitar 259 unit mobil yang mengantre. Ironisnya lagi, biasanya angkot warna hijau B2 dan B1 lalu lalang baik dari arah Unib ke Pusat kota dan sebaliknya, kemarin terlihat lengang. Sebagian besar angkot hijau, kendaraan pribadi, dan angkutan truk sudah memenuhi barisan yang telah mereka atur sendiri.
Antrean di SPBU Jalan P Natadirja jauh lebih panjang. Antrean motor membentuk dua lajur, sedangkan antrean mobil dengan satu lajur hingga ke simpang 4 Panorama. Pemilik toko atau rumah yang merasa terganggu antrean pun memasang tanda berupa pohon, kursi dan lainnya untuk memberitahukan agar jalan menuju ke rumah, toko atau kantor agar tidak ditempati sebagai lokasi parkir untuk mengantre.
Bagaimana dengan pengecer? Pengamatan Radar Bengkulu, pengecer di hampir semua ruas jalan tidak menjual lagi eceran BBM. Menurut seorang pengecer yang enggan disebutkan namanya, kosongnya stok BBM karena dibeli pemilik kendaraan dan sudah mengalami kesulitan untuk mendapatkan BBM. “Biasa lah, pengawasan yang dilakukan di SPBU kan hanya hangat-hangat tahi ayam,” katanya.

Pertamina Lapor ke Polres
Terpisah, Kapolres Bengkulu AKBP H. Joko Suprayitno, SST, MK mengatakan, belum mendapatkan laporan mengenai dugaan ada penyeleweng atau penimbun BBM. Joko menyarankan agar Pertamina melapor apabila ada oknum tertentu yang sengaja berulang kali melakukan antrean minyak.
“Persoalan ini, bukan hanya terjadi di Bengkulu saja, melainkan di seluruh Indonesia. Pihak kepolisian bukannya tak melakukan upaya-upaya dalam mencari jalan keluar permasalahan ini. Buktinya, kami sudah meminta data dan menyurati Pertamina. Kami pun sudah mengundang seluruh pengelola SPBU yang isinya untuk mengikuti surat edaran Walikota yaitu untuk sepeda motor 3 liter dan mobil 20 liter. Apabila diketahui ada kendaraan yang berulang kali mengisi minyak untuk tidak dilayani dan bila perlu dicatat nomor pelat kendaraannya dan laporkan ke kami,” kata Joko.
Joko mengaku telah menyebarkan anggota untuk melakukan pengamanan di lokasi SPBU. Bahkan, dia telah memerintahkan SPBU untuk memperkerjakan satpam “Tanpa diminta pun, kami telah melakukan pengamanan di seputaran SPBU, anggota dari jajaran Intel, lantas dan Sabhara Polres serta Polsek telah ditugaskan di masing-masing SPBU. Tugas mereka juga mengambil laporan rutinitas di SPBU tersebut,” kata Joko. (cw21/lay)

Peminat Merajut Nusantara Masih Nihil?
Pejabat Dimintai Sumbang Bendera
        Dua minggu menjelang pelaksanaan kegiatan Merajut Nusantara, belum diketahui jumlah pendaftarnya. Sekretaris Panitia Pelaksana yang juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bengkulu Dr. Fitriani AP, M. Si saat ditemui mengaku belum mengetahuinya. “Saya belum tahu, tanya saja dengan Ketua Panitia,” kata Fitriani.
Sementara, Ketua Panitia Pelaksana yang juga staf Ahli Walikota Dani Hamdani M. Pd belum bisa dimintai keterangan. Dihubungi ponselnya, istrinya Sefty Yuslinah yang mengangkat ponsel. Menurut Sefty, Dani sedang melayani tamu. “Nanti akan disampaikan kepada Bapak. Pokoknya, nanti dikabari,” kata Sefty.

Realistis Saja 
Terpisah, Wakil Ketua I DPRD Kota Bengkulu Ir. Patriana Sosialinda mengkhawatirkan kebijakan Pemda meminta sumbangan bendera dari para pejabat akan memicu penyelewengan anggaran di masing-masing SKPD.
"Sumbang Rp. 50 ribu saja kadang orang berat, ini SKPD harus sumbang ratusan bendera bahkan untuk yang eselonnya lebih tinggi kabarnya lebih besar lagi sumbangan benderanya. Darimana uangnya? kantong pribadi? kami pikir berat itu," kata Patriana didampingi Anggota DPRD Kota Sandy Bernando, ST dan Suimi Fales, SH.
Patriana mengaku bukan bermaksud tidak mendukung atau tidak mau menyukseskan kegiatan merajut nusantara. Hanya saja, dewan coba mengajak untuk berfikir secara realistis saja. "Bukan apa-apa, realistis saja. Kegiatan tersebut memerlukan uang yang tidak sedikit, sedangkan kondisi keuangan daerah sedang kurang bagus. Jangan memaksakan,” kata Patriana.
Terpisah, Sekda Kota Bengkulu Drs. Rusli Zaiwin, MM mengatakan, sifat sumbangan tersebut tidak mengikat dan memaksa dan semua tergantung dengan kemampuan SKPD masing-masing. "Betul, memang sudah kami sampaikan di gedung C beberapa waktu lalu, bahwa seluruh SKPD diharapkan dapat menyumbang bendera. Tapi sifatnya tidak mengikat dan memaksa, tergantung kemampuan SKPD nya lah. Yang jelas jangan sampai terjadi potong anggaran," ujar Rusli.

Kontribusi Peserta Rp 4,12 Juta/Orang
Sebagaimana dicantumkan dalam formulir registrasi, calon peserta Merajut Nusantara dibebankan biaya kontribusi bervariasi tergantung fasilitas yang didapatkan. Untuk kontribusi peserta sudah termasuk hotel senilai Rp 2. 875.000 per orang, tanpa hotel Rp 1.765.000 dan bila membawa ajudan/pendamping harus membayar kontribusi tambahan senilai Rp 1.245.000 perorang.
Rusli menjelaskan, bentuk kontribusi bukan bermaksud untuk membebankan peserta, tapi mengingat merajut nusantara merupakan kegiatan bersama dan tidak mengunakan dana APBD Kota. "Ini kan kontribusi bersama, jadi semua orang untuk mensukseskan kegiatan ini harus saling berkontribusi, begitupun dengan peserta. Saya pikir untuk sebuah nilai nasionalisme kebangsaan, angka demikian tidak memberatkan," kata Rusli.
Rusli berharap semua pihak bisa menyukseskan dan mendukung kegiatan ini, mulai dari seluruh elemen masyarakat terkecil, RT, RW, Lurah, Camat, SKPD, dan sebagainya. "Kami sangat berharap besar seluruh pihak dapat mendukung dan mensukseskan kegiatan ini. Kegiatan ini kegiatan besar, selain dapat menjadikan kota Bengkulu akan semakin terkenal, kegiatan ini juga menjadi dasar semangat patriotisme dan nasionalisme seluruh anak bangsa," ujar Rusli yang ditemui berdialog dengan seluruh pemilik tower telekomunikasi se kota Bengkulu di ruang Walikota terkait Merajut Nusantara, Selasa (5/7). (jek)

PDAM Tolak Penuhi Permintaan Walikota
       PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu memastikan tidak akan memenuhi
permintaan Walikota Bengkulu H. Ahmad Kanedi, SH, MH agar mengeluarkan surat edaran untuk pelarangan konsumsi. Selain khawatir akan memicu protes dari warga, tindakan alternatifnya juga belum ada. "Sangat tidak mungkin kalau dilarang, mati sehari saja sudah banyak yang mengamuk ke PDAM. Belum lagi ganti kekosongan airnya nanti apa? Karena itu sampai hari ini edarannya tidak bisa kami terbitkan," ujar Direktur PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu Ichsan Ramli. SE, Senin (4/7).
Ichsan mengatakan, pihaknya masih menunggu fatwa yang kabarnya akan diterbitkan MUI Provinsi untuk mengharamkan pelaku pencemaran air. Sebagaimana pernah dilakukan oleh PDAM di Surabaya Jawa Timur, pihaknya sangat berharap MUI bisa menerbitkan fatwa haram tersebut. "Kami masih tunggu fatwa haram MUI untuk pelaku pencemaran tadi, cuma sayangnya sampai hari ini belum ada kabarnya," ujar Ichsan.
Ichsan mengatakan, polemik pencemaran air baku PDAM sudah saatnya dihentikan. Karena itu, dia meminta agar Pemerintah Provinsi dan Kota Bengkulu merespon usulan mengganti sumber air baku baru. Selain melindungi pelanggan 26.000 pelanggan PDAM dari efek pencemaran batu bara, penggantian sumber air baku diperlukan untuk menekan biaya operasional PDAM untuk mengatasi kekeruhan.
"Harus diakui, air baku di sungai Bengkulu sudah sangat tidak memungkinkan lagi untuk dibilang air baku yang ideal. Tanggungan kami untuk sekedar beli tawas, rata-rata setiap bulannya bisa mencapai Rp 60 juta per bulan, bahkan terkadang lebih tergantung dari kadar kekeruhan untuk di Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) di Surabaya. Padahal kalau dihitung-hitung tanpa ada pencemaran kami bisa menghemat Rp 40 juta perbulannya," ujar Ichsan.
Sementara untuk pembelian tawas untuk mengolah air baku dari Air Sungai Nelas, Ichsan mengatakan dibutuhkan sedikitnya Rp 40  juta perbulan. Ichsan mengkhawatirkan, biaya pembelian tawas itu pun akan mengalami kenaikan. "Sebab, Nelas sekarang kualitas airnya juga sudah sedikit terganggu. Bisa jadi biaya tawasnya juga akan sama besar atau mungkin lebih dari biaya tawas untuk di IPAM Surabaya," ujar Ichsan.
Ichsan melanjutkan, air baku PDAM di IPAM Surabaya yang mengandalkan Air Sungai Bengkulu harus diganti dan segera dibangun IPAM baru. Area yang direkomendasi dan telah diajukan PDAM Kota yaitu Desa Susup, Pagar Jati, Bengkulu Tengah. Kuantitas dan kualitas air yang tersedia di Desa Susup dianggap memadai, bahkan bisa memenuhi kebutuhan air minum untuk di Benteng dan Kota Bengkulu.
"Pengajuannya sudah kami masukkan dan syukur sudah direspon Kementerian PU. Tinggal lagi koordinasi lanjutan dari Pemprov dan Pemkot untuk menindaklanjutinya. Soalnya dana awal untuk DED harus disediakan dulu oleh Pemprov atau Pemkot," kata Ichsan.

PDAM Berencana Setor PAD Ke Pemkot
Setelah terhenti hampir 13 tahun sejak 1998 akibat penormalan sistem pipanisasi dan penambahan jaringan baru PDAM, PDAM Kota baru kembali berinisiatif kembali rutin menyetorkan laba perusahaan ke Pemkot Bengkulu. Dalam Keputusan Direktur PDAM No. 30 Tahun 2011 tentang besaran setoran PAD ke Pemkot Bengkulu tersebut, dirancang setoran diberikan sebesar Rp 1.000 perpelanggan atau setara Rp 26 juta perbulan sesuai jumlah pelanggan aktif PDAM.
"Sudah kami susun rencananya, sementara masih Rp 1.000 perpelanggan. Jadi kalau dikalikan dengan 26.000 pelanggan aktif kami, sekitar Rp. 26 juta akan dimasukkan sebagai PAD Kota," ujar Ichsan.
Ditambahkan Ichsan, setoran PAD tersebut terpisah dengan pajak air yang selama ini dibebankan kepada PDAM Kota dari Pemkot. "Pajak air kan Rp 100 perkubiknya atau cuma Rp 5 juta perbulan kami setor. Yang Rp 26 juta tadi mirip dengan pembagian laba lah, tapi ini kan jadi PAD kota nanti namanya," kata Ichsan.

Pemkot Bentuk Forum Komunikasi Pelanggan
Terpisah, Asisten II Pemkot Bengkulu Ir. Efferedi Dameri yang juga selaku Badan Pengawas PDAM Kota ditemui usai berdialog dengan Direktur PDAM Kota Ichsan Ramli, SE di PDAM Kota, mengakui kerugian yang mendera tubuh PDAM. Biaya operasional yang dikeluarkan PDAM akibat pencemaran tersebut semakin bertambah.
"Jelas merugi, biaya operasional PDAM juga semakin besar, puluhan juta harus dikeluarkan untuk beli tawas. Apakah PDAM harus menuntut atau mensomasinya juga tidak bisa sembarangan. Yang pasti kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk menindaklanjuti masalah ini di tataran Provinsi sampai ketemu jalan keluarnya," ujar Efferedi.
Dalam waktu dekat ini, sambung Efferedi, akan diadakan agenda pembahasan bersama seluruh Badan Pengawas PDAM, IPAM Air Nelas dan Surabaya serta pihak PDAM Kota untuk menindak lanjuti masalah pencemaran. "Sekarang juga sedang dibuat Forum Komunikasi untuk pelanggan, sehingga apa yang dikeluhkan oleh pelanggan dapat tersalurkan dalam forum ini. Begitupun dengan reaksi berikutnya, PDAM dan Pemkot akan dapat lebih cepat menyikapi kondisinya nanti," tambah Efferedi. (jek)

Mantan Manajer Jadi Pebisnis Ice Cream Terbesar
Modal Untuk Tes CPNS Jadi Modal Awal Usaha 

Keputusan Asrar Septarudin, SE yang sebelumnya menjabat manajer perusahaan retail buku tertua di Indonesia, PT. Toko Gunung Agung, Tbk menjadi penjaja ice cream keliling, tergolong keputusan besar. Setelah berproses selama sejak 2006, dia berhasil menjadi pemilik ice cream pertama dan terbesar di Bengkulu.
"Ada yang tidak bisa dibayarkan dengan uang. Mumpung umur masih muda, kalau mau belajar usaha selagi nafas, tenaga, dan kekuatan masih ada serta kemampuan untuk berpikir jenih tetap ada, peluang usaha itu banyak. Kalaupun jatuh nanti, tenaga untuk bangkit juga masih ada. Jadi, apa yang mau Anda lakukan ya kerjakan saja, jangan pedulikan apa kata orang," kata Asrar, Minggu (8/5).

Harry Siswoyo, Bengkulu 

Pria kelahiran 1976 yang juga akrab dipanggil Dang atau Buyung di lingkungan tempat tinggalnya ini, meraih sukses sebagai pemasok ice cream di Mega Mall dan Bengkulu Indah Mall, pesta-pesta pernikahan dan bahkan setiap event open house yang diselenggarakan oleh Gubernur atau Walikota dan Bupati. Asrar mampu meraih omzet puluhan juta rupiah, bahkan untuk setiap minggunya sedikitnya 14 freezer untuk wadah cup ice cream kerap dipakai untuk mengisi pesta pernikahan. "Kalau order lagi banyak atau lagi musim kawinnya, terkadang saya harus pinjam lagi freezer. Nggak cukup kalau cuma 14 buah," ujar Asrar sambil bergurau.
Diceritakan pria lulusan STIE YPKP Bandung, Jawa Barat ini, pasca kelulusannya pada 1998, Asrar langsung diterima bekerja di PT. Toko Gunung Agung, Tbk. Memulai dari karyawan training rendahan di Bandung hingga dengan 2004 karena prestasi dan dedikasinya Asrar dipromosikan untuk menjadi Head Of Merchandise Office Supply. Kemudian Asrar ditarik ke Jakarta untuk menduduki posisi manager yang membawahi 27 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia.
Asrar harus bolak balik ke Bandung karena dua orang anak dan istrinya masih tinggal di Bandung. Akhirnya Asrar memberanikan diri untuk memohon kepada pimpinannya untuk minta dikembalikan ke Bandung agar dapat lebih dekat dengan keluarganya. Pucuk pimpinan PT. Toko Gunung Agung, Tbk merestui. Namun, Asrar harus turun grade. Posisi manajer tidak lagi dipegangnya karena dia harus kembali lagi ke cabang di Jawa Barat.

"9 bulan saya jadi manajer Head Of Merchandise Office Supply di pusat (Jakarta). Tepat 30 tahun usia saya akhirnya saya mengajukan diri untuk resign (berhenti), dengan izin ortu dan istri, saya putuskan untuk tidak lagi jadi manajer, dan bahkan lucunya saat itu saya belum ada rencana untuk jadi apa selanjutnya nanti," kenang Asrar
Pasca berhentinya Asrar jadi manajer, sepulang kedua orang tuanya dari tanah suci, ayahnya bercerita tentang ice cream di tanah suci, banyak sekali yang menjual dan rasanya sangat nikmat. Senada dengan yang dipikirkan Asrar selama ini karena kebetulan di Bandung memang banyak yang menjajakan ice cream sehingga pernah terbersit di hati Asrar untuk mencoba berjualan ice cream tersebut
"Awal 2006 itu kan penerimaan CPNS. Sempat juga saya berdebat dengan orang tua karena pada saat itu uang untuk persiapan masuk CPNS saya punya dari tabungan. Walhasil, setelah perdebatan, saya putuskan dengan dukungan istri, Rp 50 juta simpanan saya itu akhirnya dijadikan modal untuk jualan ice cream," ujar Asrar bersemangat.
Berbekal Rp 50 juta, Asrar membeli peralatan dan perlengkapan ice cream seperti motor roda tiga, mesin ice cream, genset dan lainnya. Asrar nekat pulang ke Bengkulu dengan meninggalkan kedua orang anaknya dan istri tercinta di Bandung. "Saya berjanji kepada istri, kalau nanti saya tidak berhasil secepatnya saya akan kembali ke Bandung. Tapi kalau berhasil, secepatnya juga saya akan membawa serta anak dan istri ke Bengkulu, kami akan pindah dan menetap di Bengkulu." ujar pria yang juga merupakan sepupu dekat dari Mahyudin Sobri ini.
Merangkak dari orang yang biasanya bergaji bulanan dan bekerja di ruang AC, Asrar menapaki jalur barunya dengan berdagang ice cream keliling di Bengkulu. Nama ZaQi ice cream diambil dari nama dua orang anaknya, Zahrah dan Rizqi. Dari pagi hingga magrib, Asrar berkeliling dari pusat perbelanjaan, pasar, sekolah hingga pusat wisata Pantai Panjang. "Dulu selain promosi dengan berkeliling, saya suka kasih ice cream gratis untuk anak kecil. Jadi biar mereka juga yang bantu promosinya," kenang Asrar sambil tersenyum.

Selama 2 bulan berkeliling jualan sendiri dan melihat animo masyarakat Bengkulu cukup tinggi, dia pun memperkerjakan 1 orang karyawan tambahan. "Saya yakin sekali usaha ini akan besar, akhir Juli anak dan istri saya boyong ke Bengkulu. Kemudian Agustus, saya nekat juga untuk membeli 1 mesin ice cream lagi, karena karyawan saya tadi sudah bisa dilepas bekerja sendiri," beber Asrar.
Sampai dengan saat ini, Asrar sudah memiliki 5 mesin ice cream, 14 buah freezer kecil, 3 buah freezer besar (untuk stok), 2 unit motor roda tiga, 1 unit mobil ice cream keliling dan dua counter resmi ZaQi ice cream di Mega Mall dan Bengkulu Indah Mall. Karyawan yang sudah diperkerjakan Asrar sudah mencapai 14 orang untuk di mall dan 3 orang sebagai penjaja keliling yang menggunakan mobil. "Sebulannya biaya yang harus saya keluarkan bisa mencapai Rp 40 juta untuk operasional," ujar Asrar.
Pria yang juga menjual Royal creepes di Mega Mall dan BIM ini juga mengaku sempat mengalami kerugian. "Tahun 2008 saya pernah rugi Rp. 10 juta, 2009 Rp. 20 juta dan tahun lalu (2010) lebih besar lagi. Tapi saya tetap yakin dan optimis, selama kita jujur dan giat pasti akan terlewati, rugi itu sudah bagian dari bisnis," tandas Asrar.
Asrar berencana akan membuat semacam ice cream resto. Sebab, banyak orang yang berkunjung ke rumahnya untuk mencari ice cream, justru tidak ada. Orang harus ke Mega Mall dan BIM kalau mau cari ice cream. "Kan lucu, di rumah tukang ice cream nggak ada ice creamnya. Jadi, konsep dan rencananya sedang saya buat sekarang, Insya Allah, nanti di depan rumah mau saya buatkan tempat orang istirahat dan berbelanja ice cream," harap Asrar. (jek)